BERITA KEGIATAN  |  BAPPERIDA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Rapat lintas perangkat daerah, instansi vertikal, dan perbankan di Bapperida membahas target pertumbuhan 6,01 persen pada 2026, hambatan di lapangan, serta kalender pelaporan bulanan ke Kemendagri.

Tua Pejat, 13 Oktober 2026  |  Sumber: Bapperida Kabupaten Kepulauan Mentawai

TUA PEJAT – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2026 di Ruang Rapat Bapperida Lantai 1, Tua Pejat, Selasa (13/10/2026). Rapat dimulai pukul 08.00 WIB dan bertujuan memastikan sembilan langkah konkret percepatan pertumbuhan ekonomi dijalankan dan dilaporkan tepat waktu oleh seluruh perangkat daerah.

Rapat diselenggarakan atas undangan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 500/424/BAPPERIDA/2026 tanggal 7 Oktober 2026. Kegiatan ini mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sekaligus menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 000.4.6/3764/SJ tanggal 11 Juli 2025 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

Rapat dipimpin Kepala Bapperida, Desti Seminora, SE, dengan Sekretaris Bapperida sebagai moderator dan Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan (PSDAIK) Bapperida sebagai operator. Hadir perwakilan Sekretariat Daerah, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Inspektorat, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Perhubungan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, UPTD RSUD, Kantor Kementerian Agama, Kantor Pertanahan, Badan Pusat Statistik, serta Bank BNI, Bank BRI, dan BPR.

Target 2026 lebih tinggi dari Sumatera Barat

Dalam paparannya, Kepala Bapperida menyampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai pada 2026 ditetapkan sebesar 6,01 persen, lebih tinggi daripada target Provinsi Sumatera Barat sebesar 5,70 persen. Target itu naik bertahap menjadi 7,15 persen pada 2029, dari 4,42 persen pada 2025. Dengan posisi tersebut, beban percepatan pada tahun ini tergolong besar.

Bahan pembahasan rapat juga memuat gambaran capaian terakhir. Pertumbuhan ekonomi Mentawai pada 2025 tercatat 2,93 persen, di bawah Sumatera Barat (3,37 persen) dan nasional (5,11 persen). Tiga sektor, yakni pertanian, perdagangan, dan konstruksi, menyumbang 75,69 persen produk domestik regional bruto (PDRB), sedangkan industri pengolahan masih stagnan di kisaran 2,57 persen. Perlambatan 2025 antara lain dipicu menurunnya sektor administrasi pemerintahan dan konstruksi yang erat kaitannya dengan belanja pemerintah. Di sisi investasi, realisasi penanaman modal asing semester I 2026 mencapai Rp39,10 miliar, melampaui target Rp30 miliar.

Sembilan langkah konkret dan batas pelaporan tanggal 20

Sembilan langkah konkret yang diminta Kemendagri meliputi percepatan realisasi APBD; realisasi penanaman modal asing dan dalam negeri; proyek infrastruktur pemerintah; pengendalian harga bahan pokok; pencegahan ekspor dan impor ilegal; perluasan kesempatan kerja; peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan; output industri manufaktur sesuai potensi lokal; serta kemudahan perizinan berusaha.

Seluruh langkah dilaporkan setiap bulan melalui kendaliekonomi.kemendagri.go.id paling lambat tanggal 20. Kemendagri juga menggelar rapat koordinasi evaluasi pada minggu keempat setiap bulan, sehingga data yang dilaporkan harus siap ditanyakan kembali kapan saja. Untuk realisasi APBD, rapat mengingatkan acuan target minimal belanja modal 95 persen serta belanja barang dan jasa dan belanja pegawai masing-masing 90 persen pada akhir tahun. Kepala Bapperida meminta realisasi dipantau setiap minggu, dengan Perubahan APBD 2026 senilai sekitar Rp944,24 miliar dikawal agar terserap tepat sasaran. Data dashboard per September mencatat realisasi belanja modal 38,39 persen.

Selain sembilan langkah, Bapperida menyoroti sejumlah data pendukung yang belum lengkap, antara lain SK Satuan Tugas Pencegahan Ekspor-Impor Ilegal, SK tim pengawas perizinan, regulasi tenaga kerja lokal, serta data durasi pemadaman listrik. Bapperida mengusulkan satu pintu data dengan Bapperida sebagai koordinator input dan verifikasi, sementara data tetap dimiliki dan dimutakhirkan oleh masing-masing perangkat daerah.

Masukan instansi: sertifikat, KDMP, dan pengadaan

Kantor Pertanahan menyampaikan bahwa sekitar 4.000 sertifikat program PTSL tahun 2017–2025 masih menumpuk di kantor karena tidak tersedia anggaran untuk mendistribusikannya ke lokasi pemilik, ditambah 175 sertifikat tahun 2026 yang belum diambil. Kantor Pertanahan juga menyinggung proses penanaman modal asing yang mengurus peningkatan hak menjadi HGB, kesulitan pengurusan KKPR yang masih terkendala belum adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta sertifikat gudang pangan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang belum diambil.

Dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dilaporkan pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di 43 desa. Baru satu bangunan yang berdiri, yakni di Desa Sipora Jaya, dan hasil verifikasi menyatakan bangunan tersebut belum layak operasional karena sarana dan prasarana pendukungnya belum lengkap. Dinas ini juga memaparkan program platform pembiayaan digital, UMKM Go, KUR tanpa agunan, dan revitalisasi pasar.

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah menyampaikan rencana percepatan tender pra-RKA 2027 yang dimulai November 2026. Proses tender memerlukan waktu sekitar empat bulan, sehingga strategi e-katalog akan digunakan untuk pengadaan umum seperti makan minum dan alat tulis kantor. Swakelola dinilai lebih efektif dibandingkan kontraktual.

Perwakilan Kantor Kementerian Agama menjelaskan bahwa pengurusan haji kini langsung ke badan penyelenggara haji dan Mentawai tidak memiliki kuota khusus karena bergabung dengan kuota Kota Padang. Pengelolaan zakat dan wakaf dilakukan BAZNAS Mentawai, kewenangan produk halal telah ditarik ke tingkat Provinsi Sumatera Barat, dan Forum Kerukunan Umat Beragama dibentuk untuk masa lima tahun. Badan Pusat Statistik turut memberikan keterangan mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi per sektor setiap triwulan pada 2026.

Tindak lanjut

Menutup rapat, Sekretaris Bapperida menegaskan bahwa data yang dilaporkan harus valid sesuai kondisi riil, tepat waktu, terukur, dan ditindaklanjuti. Setiap angka harus dapat dijelaskan dan ditelusuri sampai ke sumber datanya, karena sembilan langkah ini bukan sekadar beban pelaporan tambahan, melainkan instrumen untuk mengawal pertumbuhan ekonomi Mentawai. Untuk memastikan laporan periode Oktober 2026 selesai sebelum batas 20 Oktober, Bapperida mengusulkan penugasan dan tenggat berikut.

Tenggat merupakan usulan untuk disepakati peserta rapat. Batas resmi pelaporan ke Kemendagri tetap tanggal 20 setiap bulan.