Bertempat di Aula Bawah Lantai 1 Gedung Bapperida kabupaten Kepulauan Mentawai Tuapejat, Jumat (12/6/2026) – Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui Bidang  Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM), menyelenggarakan Rapat Koordinasi Persiapan Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah itu berlangsung di Aula BAPPERIDA Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rapat koordinasi ini dihadiri oleh 13 Organisasi Perangkat Daerah yang terkait serta juga dihadiri oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) itu sendiri dihasilkan dari pengintegrasian berbagai data. Mulai dari DTKS, P3KE, REGSOSEK, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, PLN, Pertamina dan BPJS. DTSEN dirancang untuk mendukung keterpaduan program pembangunan, baik dilevel nasional maupun daerah.

Salah satu persoalan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah lemahnya tingkat akurasi data. Termasuk DTSEN itu sendiri, belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi faktual dilapangan. Oleh karena itu, pemutakhiran data untuk meningkatkan akurasi data penduduk miskin menjadi sangat penting. Pemutakhiran data menjadi hal yang mendesak untuk segera dilakukan. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang dilakukan rapat koordinasi ini.

Selain itu yang tidak kalah pentingnya, rapat koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah. Penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial. Pananganan kemiskinan harus melibatkan para pihak yang terorganisir dengan baik. Termasuk dalam pelaksanaan Pemutakhiran DTSEN di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris BAPPERIDA Kabupaten Kepulauan Mentawai (Jhon Frenky, S.Pd., M.Ec.Dev) menyampaikan bahwa pemutakhiran DTSEN merupakan langkah strategis untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan serta penyaluran program perlindungan sosial yang tepat sasaran.

Selanjutnya, Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai (Aike Darsa, S.E) memaparkan mekanisme pelaksanaan pemutakhiran DTSEN, mulai dari pemahaman instrumen pendataan, metode pengumpulan data, hingga pentingnya penerapan standar statistik untuk menjamin kualitas data yang dihasilkan.

Melalui rapat koordinasi ini, disimpulkan dan disepakati beberapa rencana aksi, yaitu pengajuan permohonan akses Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tingkat kabupaten kepada Kementerian Sosial RI, pembentukan Tim Pemutakhiran DTSEN Kabupaten Kepulauan Mentawai, serta koordinasi instrumen dan persiapan pelaksanaan pendataan.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat sinergi antar perangkat daerah guna mewujudkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang valid, mutakhir, dan terpadu sebagai dasar perencanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.(RR)